Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan secara resmi memperkuat komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui kolaborasi strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini diambil untuk memastikan kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 yang menjadi tonggak penting dalam pemetaan kekuatan ekonomi Indonesia. Sinergi ini dianggap krusial demi menjamin ketersediaan data yang akurat dan kredibel, yang nantinya akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi strategis di masa depan.
Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung pada Senin, 13 April 2026, bertempat di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumatera Selatan. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menerima langsung kunjungan kerja dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran pejabat terasnya. Pertemuan formal ini dilaksanakan dalam suasana koordinatif untuk menyelaraskan persepsi antara penyedia data statistik dan aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan lapangan saat sensus berlangsung.
Fokus utama dari diskusi tersebut adalah penguatan koordinasi teknis dalam pengumpulan data strategis yang mencakup berbagai indikator makro dan mikro. Beberapa poin yang dibahas secara mendalam meliputi angka inflasi, laju pertumbuhan ekonomi daerah, hingga pemetaan komprehensif terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Sumatera Selatan. Data-data ini dipandang sebagai instrumen vital untuk mengukur sejauh mana ketahanan ekonomi masyarakat terhadap dinamika pasar global maupun domestik.
Sinergi antara Polri dan BPS ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pentingnya validitas data dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah pusat menekankan bahwa tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Polda Sumsel memandang dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab nasional untuk mendukung transformasi ekonomi yang lebih inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Polri memiliki peran multifungsi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Selain menjaga keamanan konvensional, Polri juga aktif dalam tim pengendalian inflasi dan pengamanan jalur distribusi bahan pokok. Terkait Sensus Ekonomi 2026, beliau menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk memberikan pengamanan berlapis guna memastikan petugas BPS dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan keamanan di wilayah mana pun di Sumatera Selatan.
Sebagai langkah konkret, Kapolda telah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kewilayahan, mulai dari Polres hingga Polsek, untuk memberikan pendampingan langsung kepada para petugas sensus di lapangan. Personel kepolisian diminta untuk menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat setempat guna memberikan imbauan agar warga bersedia menerima petugas BPS dengan terbuka. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan agar data yang diberikan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tupi.
Melalui kolaborasi lintas sektoral ini, diharapkan muncul basis data yang valid, mutakhir, dan komprehensif yang mampu menggambarkan peta kekuatan ekonomi daerah secara utuh. Data hasil sensus ini nantinya tidak hanya berguna bagi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang kuat, daya saing ekonomi daerah diharapkan dapat meningkat pesat sehingga mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Sriwijaya.
Menutup rangkaian pertemuan tersebut, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kerja sama ini akan diformalitaskan melalui pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Polda Sumsel berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian tidak hanya berperan dalam aspek hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional berbasis data yang terpercaya.
