Baturaja, https://www.barometeroku.my.id/ Suatu akibat aksi demo bergejolak membara di Indonesia, sehingga badai menerpa seluruh gedung DPR RI dan provinsi kabupaten kota bahkan diprediksi kerugian jiwa dan harta benda ratusan milyar rupiah lebih. Hal ini akibat kebijakan tidak senada suatu harapan keadilan masyarakat yang diinginkan bersama.
Aksi damai mahasiswa di Gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berlangsung tertib dan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dalam aksi yang digelar di halaman kantor DPRD OKU tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang selaras dengan isu nasional. Senin 1 Sep 2025.
“Mahasiswa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI, menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara, serta mengutuk keras tindakan represif aparat yang menyebabkan meninggalnya seorang pengemudi ojek online beberapa hari lalu,”ucapnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan lokal. Mereka meminta penyelesaian kasus-kasus hukum di OKU, serta menegaskan agar aparat penegak hukum tidak membatasi ruang gerak aspirasi mahasiswa.
Kami mohon jangan dibatasi. Banyak yang ingin kami sampaikan, karena ini menyangkut kondisi masyarakat yang masih banyak kesulitan secara ekonomi,” ltegas salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.
“Mahasiswa juga menyampaikan harapan kepada aparat TNI dan Polri untuk senantiasa bertindak sesuai aturan serta melindungi rakyat,”harapnya.
Aksi yang berlangsung damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari petinggi kampus. Rektor Universitas Baturaja, Lindawati, MT, hadir langsung bersama beberapa dekan. Turut hadir pula Bupati OKU, Wakil Bupati OKU, Kapolres OKU, Ketua DPRD OKU, Dandim 0403 OKU, serta sejumlah pejabat dan anggota DPRD OKU.
“Bupati OKU Teddy Meilwansyah dan Wakil Bupati OKU Marjito Bachri dalam kesempatan itu menyatakan menerima serta menyepakati aspirasi mahasiswa, dan berkomitmen untuk menyampaikan serta menindaklanjutinya sesuai kewenangan pemerintah daerah,”ujarnya.
“Selanjutnya Aksi ditutup dengan pernyataan bersama antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan unsur forkopimda, yang menegaskan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijaga dengan damai, tertib, dan bermartabat,” ujarnya
Sayangnya. Aparat keamanan terkesan kurang adil. Hanya mahasiswa dan atribut mahasiswa, organisasi yang boleh masuk halaman gedung dewan.
Sementara, perwakilan masyarakat yang lainnya tidak dìperkenankan memasuki halaman gedung wakil rakyat. Mereka berteriak di luar. Bahkan ada yang kesal melempar batu dan air mineral.
Mereka menyampaikan keluhan terkait kondisi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. ungkap salah satu masa yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD sedangkan mahasiswa diperbolehkan, kenapa kami tidak diperbolehkan ujarnya
(A)
