Palembang — Wakapolres OKU Kompol Eryadi Yuswanto, S.H., M.H., mewakili Kapolres OKU menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan jajaran Forkopimda se-Sumsel guna memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
Rakor dimulai pukul 08.00 WIB dengan menghadirkan narasumber dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Pimpinan KPK, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, serta Tim Koorsup Wilayah II.
Acara turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel yang diwakili Dirkrimsus, Ketua DPRD Sumsel, Kajati beserta jajaran, Ketua Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri se-Sumsel, para bupati/wali kota, para Kapolres jajaran Polda Sumsel, serta sejumlah pejabat strategis dari instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Dari Kabupaten OKU, sejumlah pejabat hadir mendampingi, di antaranya Bupati OKU, Wakapolres OKU, Kajari OKU, Sekda OKU, Kepala Inspektorat, Kadis PU PR, Kadis PU Perkim, Kadis Kesehatan, serta Kadis PBJ Kabupaten OKU.
Rangkaian acara meliputi sambutan Gubernur Sumsel, paparan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, arahan pimpinan KPK, diskusi interaktif, dan ditutup dengan sesi foto bersama.
Wakapolres OKU Kompol Eryadi Yuswanto, melalui Kasubsipenmas Si Humas Polres OKU Ipda Chandra M., menegaskan bahwa kehadiran Polres OKU merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Polres OKU berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi bersama KPK serta pemerintah daerah,” ujar Kompol Eryadi dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan, serta mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari praktik koruptif.
“Melalui rakor ini, Polres OKU semakin mempertegas komitmen untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.
(A)
